pembahasan selanjutnya adalah
Pembahasan Simulasi Computer Assisted Test (CAT) bidang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk pelamar CPNS 2019 nomor 11 sampai dengan nomor 20.
Pelamar akan disajikan 100 soal SKD yang terdiri dari 30 soal TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), 35 soal TIU (Tes Intelegensi Umum), dan 35 soal TKP (Tes Karakteristik Pribadi). Usai simulasi, pelamar akan memperoleh skor hasil pengerjaannya.
Karena pada simulasi tersebut tidak ada pembahasannya, silakan menyimak pembahasan di sini sebelum atau sudah simulasi.
Sesering mungkin melakukan simulasi demi kesiapan Anda menghadapi tes SKD CPNS. Jangan khawatir, soal selalu berganti tiap kali Anda melakukan simulasi.
Soal No. 11
| A. | modernisasi |
| B. | demokrasi |
| C. | globalisasi |
| D. | ideologi |
| E. | westernisasi |
Pembahasan
Pengertian dari istilah-istilah yang tersaji pada opsi jawaban adalah sebagai berikut:
- modernisasi, proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini
- demokrasi, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara
- globalisasi, proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata, sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol
- ideologi, paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik
- westernisasi, pemujaan terhadap Barat yang berlebihan; pembaratan
Jadi, pengertian istilah pada soal di atas adalah globalisasi (C).
Soal No. 12
Pembahasan
Di dalam Konstitusi RIS 1949, terdapat banyak penyimpangan terhadap sistem parlementer, antara lain:
- pasal 74 ayat (1) dan (3),
- pasal 76 ayat (1),
- pasal 68 ayat (1),
- pasal 69 ayat (1),
- pasal 118 ayat (1) dan (2),
- pasal 122.
Jadi sesuai opsi yang ada, penyimpangan Konstitusi RIS 1949 terhadap sistem parlementer terdapat pada pasal 122 (E).
Soal No. 13
| A. | keseimbangan antara kesejahteraan individu dengan masyarakat |
| B. | mengutamakan kesejahteraan perseorangan dari setiap warga negara |
| C. | mengutamakan kesejahteraan keseluruhan dari anggota masyarakat |
| D. | memberikan kebebasan mutlak individu dalam mewujudkan kesejahteraan |
| E. | pengaturan masyarakat sedemikian rupa guna mewujudkan kebahagiaan bersama |
Pembahasan
Arah budaya politik yang berdasarkan Pancasila adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan dan perseorangan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Jadi, arah budaya politik yang berdasarkan pada Pancasila yaitu mengutamakan kesejahteraan keseluruhan dari anggota masyarakat (C).
Soal No. 14
| A. | mempertahankan kedaulatan negara |
| B. | menyelamatkan bangsa dari segala ancaman |
| C. | menjaga keutuhan wilayah |
| D. | mempertahankan kemerdekaan negara |
| E. | pertahanan negara |
Pembahasan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam hal upaya bela negara ….
Jadi, pembelaan terhadap negara merupakan keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara (E).
Soal No. 15
| A. | Spanyol |
| B. | Portugis |
| C. | Inggris |
| D. | Yunani |
| E. | Belanda |
Pembahasan
Penjelajahan ke Dunia Timur (termasuk kepulauan Nusantara) pertama kali dipelopori oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511.
Jadi, bangsa Eropa yang pertama kali mencapai kepulauan Nusantara adalah Portugis (B).
Soal No. 16
| A. | negara hukum demokrasi |
| B. | negara kepolisian dan jaksa |
| C. | negara hukum kesejahteraan |
| D. | negara sebagai penjaga malam |
| E. | negara hukum dalam arti terbatas |
Pembahasan
Petikan pembukaan UUD 1945 di atas menunjukkan bahwa salah satu tujuan negara adalah tujuan perlindungan, yakni perlindungan berdasarkan hukum demokrasi.
Jadi, bangsa Indonesia menganut sistem dalam arti negara hukum demokrasi (A).
Soal No. 17
| A. | Belanda |
| B. | Jepang |
| C. | Italia |
| D. | Ghana |
| E. | Brazil |
Pembahasan
Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain. Hal ini karena seseorang tetap memilih negara kelahirannya. Di awal kemerdekaan, hak repudiasi diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan Timur Asing, seperti China, Korea, Arab, dan Jepang.
Jadi, hak repudiasi diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan Jepang (B).
Soal No. 18
| A. | Peraturan Pemerintah |
| B. | Perda |
| C. | Keppres |
| D. | UUD 1945 |
| E. | TAP MPR |
Pembahasan
Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 15:
Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
| a) | Undang-Undang; |
| b) | Peraturan Daerah Provinsi; atau |
| c) | Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
Jadi, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat di Peraturan Daerah (Perda) (B).
Soal No. 19
| A. | Umar Wirahadikusumah |
| B. | Adam Malik |
| C. | Sudarmono |
| D. | Moh. Yamin |
| E. | Muhammad Hatta |
Pembahasan
Tokoh-tokoh yang disebutkan pada opsi jawaban yang merupakan anggota Jong Sumatranen Bond adalah Adam Malik, Moh. Yamin, dan Muhammad Hatta. Dari ketiga tokoh tersebut yang pernah menjabat sebagai wakil presiden RI adalah Adam Malik dan Muhammad Hatta. Namun, Adam Malik bukan tokoh utama Jong Sumatranen Bond.
Jadi, tokoh yang dimaksud adalah Muhammad Hatta (E).
Soal No. 20
| A. | asas akuntabilitas |
| B. | asas otonomi |
| C. | asas tugas pembantuan |
| D. | asas desentralisasi |
| E. | asas dekonsentrasi |
Pembahasan
Berikut ini pengertian asas-asas yang berhubungan dengan pemerintahan.
- Asas Desentralisasi, yaitu “penyerahan wewenang” pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
- Asas Dekonsentrasi, yaitu “pelimpahan wewenang” pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- Asas Tugas Pembantuan, yaitu “penugasan” dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Jadi, pemberian tugas untuk melakukan tugas-tugas tertentu merupakan pengertian dari asas tugas pembantuan (C).
Simak Pembahasan Soal SKD CPNS 2019 selengkapnya.
Dapatkan pembahasan soal dalam file pdf di sini.
Terimakasih
Semoga Bermanfaat