pembahasan selanjutnya adalah
Pembahasan Simulasi Computer Assisted Test (CAT) bidang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk pelamar CPNS 2019 nomor 1 sampai dengan nomor 10 bagian 2.
Pelamar akan disajikan 100 soal SKD yang terdiri dari 30 soal TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), 35 soal TIU (Tes Intelegensi Umum), dan 35 soal TKP (Tes Karakteristik Pribadi). Usai simulasi, pelamar akan memperoleh skor hasil pengerjaannya.
Karena pada simulasi tersebut tidak ada pembahasannya, silakan menyimak pembahasan di sini sebelum atau sudah simulasi.
Sesering mungkin melakukan simulasi demi kesiapan Anda menghadapi tes SKD CPNS. Jangan khawatir, soal selalu berganti tiap kali Anda melakukan simulasi.
Soal No. 1
| A. | pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerah |
| B. | pemerintah pusat kurang bertanggung jawab atas daerah |
| C. | pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya |
| D. | pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah |
| E. | pemerintah daerah agar turut membantu tugas pemerintah pusat |
Pembahasan
Pemberian wewenang dalam urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dikenal dengan istilah desentralisasi. Salah tujuan desentralisasi adalah dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya.
Jadi, pemberian kekuasaan tersebut karena pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah (D).
Soal No. 2
| A. | penandatanganan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia |
| B. | pengalihan kekuasaan |
| C. | tempat pelaksanaan proklamasi |
| D. | perumusan teks proklamasi |
| E. | waktu pembacaan teks proklamasi |
Pembahasan
Paragraf kedua teks proklamasi berbunyi:
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Paragraf ini diusulkan oleh Moh. Hatta.
Jadi, Moh. Hatta mengusulkan mengenai pengalihan kekuasaan (B).
Soal No. 3
| A. | pidato kenegaraan presiden menjelang 17 Agustus |
| B. | berbagai konvensi dan yurisprudensi yang berlaku |
| C. | peraturan perundang-undangan yang telah berlaku |
| D. | empat pokok pikiran pembukaan UUD 1945 |
| E. | ketetapan dan keputusan MPR/MPRS |
Pembahasan
Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam empat pokok pikiran pembukaan UUD 1945, yaitu:
| alinea 1 | : | kemerdekaan adalah hak segala bangsa |
| alinea 2 | : | perjuangan bangsa Indonesia telah sampai ke pintu gerbang kemerdekaan |
| alinea 3 | : | atas rahmat Allah dan dorongan keinginan luhur bangsa menyatakan kemerdekaan |
| alinea 4 | : | negara yang akan dibentuk dan diselenggarakan, tujuan dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia |
Jadi, suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam empat pokok pikiran pembukaan UUD 1945 (D).
Soal No. 4
| A. | Sugondo Joyopuspito |
| B. | Muhammad Yamin |
| C. | A.K. Gani |
| D. | Tjio Djien Kwie |
| E. | Wonsonegoro |
Pembahasan
Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926. Kongres ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani.
Sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Oktober 1928 yang dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito. Kongres ini melahirkan Sumpah Pemuda.
Jadi, Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito (A).
Soal No. 5
| A. | Menteri Hukum dan HAM |
| B. | Mahkamah Konstitusi |
| C. | Komisi Yudisial |
| D. | Presiden |
| E. | Mahkamah Agung |
Pembahasan
Menurut UU No. 48 tahun 2009, pengawasan lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga:
- Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (pasal 39 ayat 3)
- Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial (pasal 40 ayat 1)
Jadi, pengawasan secara internal dilakukan oleh Mahkamah Agung (E).
Soal No. 6
| A. | Jawa Hokokai |
| B. | Seinendan |
| C. | Poetra |
| D. | Jugun Ianfu |
| E. | Peta |
Pembahasan
Untuk mengelabuhi Indonesia, Jepang mendirikan organisasi Pusat Tenaga Rakyat (Putera) pada tanggal 16 April 1943. Organisasi ini dipimpin oleh tokoh dan pemimpin Indonesia agar rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang.
Tokoh-tokoh tersebut adalah Ir. Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansyur. Keempat tokoh tersebut dikenal dengan sebut Empat Serangkai.
Jadi, organisasi pada zaman pendudukan Jepang yang dipimpin oleh Empat Serangkai adalah Poetra (C).
Soal No. 7
Kondisi ini terutama ketika krisis keuangan melanda Indonesia tahun 1998/1999 lalu. Makanya, bukan kejutan ketika pihak asing bisa menguasai saham perbankan Indonesia hingga 99 persen. Karena, ketika itu perlu daya tarik untuk investor asing masuk dengan dana segar. Tidak perlu asas resiprokal. Tidak penting negara di mana bank asing tadi berasal harus membuka diri bagi keberadaan bank Indonesia.
Tetapi kondisi pada lebih satu dekade lalu. Kini kondisinya sudah berubah. Pasar Indonesia sudah berkembang pesat. Kemampuan ekonomi Indonesia diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai Rp8.242 triliun (tahun 2012). Indonesia masuk dalam kelompok 20 negara (G-20) dengan kekuatan ekonomi level global. Kini Indonesia menjadi daya tarik dengan kemampuan daya beli yang tinggi. Dengan penduduk hingga 240 juta jiwa di mana sekitar puluhan juta merupakan kelas menengah dengan kemampuan belanja yang jauh di atas rata-rata, maka semua investor asing berdatangan. Sebuah berita bagus, tetapi juga sebuah ketergantungan yang kian tinggi.
Karenanya, pesan bahwa perbankan nasional jangan sampai didominasi asing semata untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi ini. Kedaulatan yang besar dalam perbankan nasional guna menjamin jangan sampai suatu ketika negara ini hanya gigit jari, karena fungsi inter-median perbankan untuk menggerakkan sektor riil dan pembangunan pedesaan tidak berjalan karena bank asing lebih memilih mengirim keuntungannya ke negara asalnya. Dukungan perlu diberikan kepada Bank Indonesia yang menetapkan asas resiprokal bagi sebuah perbankan asing yang mau membeli sebuah bank di negeri ini. Negara asal bank tadi harus siap menerima perbankan Indonesia di sana. Apalagi, negara tadi selama ini menjadi salah satu negara tujuan wisata atau kegiatan bisnis sejumlah besar warga Indonesia.
Ketentuan lain bahwa bank asing tadi juga harus bersedia membuka sejumlah kantor cabang di sejumlah kota di luar pulau Jawa juga perlu didukung. Ini agar bank asing tadi juga ikut menjalankan fungsi intermediasi bagi daerah yang selama ini relatif sepi secara ekonomi. Dengan demikian, ada kesetaraan dalam beban dengan bank nasional.
Sebenarnya, mengurangi ketergantungan pada asing tidak hanya pada perbankan. Manufaktur, perminyakan, infrastruktur juga harus didominasi kalangan nasional. Negara yang didominasi asing jelas rentan saat pihak asing tadi dengan alasan apa pun pergi. Jadi, bukan anti-asing.
(Disadur dari berbagai sumber-PTI,BPPK)
Informasi yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah ….
| A. | investor asing mendorong perekonomian sektor riil |
| B. | negara yang didominasi investor asing sangat rentan |
| C. | pada tahun 1998/1999 Indonesia dilanda krisis keuangan |
| D. | saat ini investor asing menguasai 99 persen saham perbankan Indonesia |
| E. | dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa menjadi daya tarik investor |
Pembahasan
Mari kita periksa setiap opsi jawaban!
| A. | Sesuai isi paragraf pertama. |
| B. | Sesuai isi paragraf terakhir. |
| C. | Sesuai isi paragraf kedua. |
| D. | Salah, penguasaan saham 99% tersebut hanya terjadi saat Indonesia mengalami krisis keuangan tahun 1998/1999 (paragraf kedua) |
| E. | Sesuai isi paragraf ketiga |
Jadi, informasi yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah opsi (D).
Soal No. 8
| A. | KPK |
| B. | MPR |
| C. | DPR |
| D. | KPU |
| E. | Presiden |
Pembahasan
Panitia Pemilu Pusat 2009 adalah Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU.
Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi (D).
Soal No. 9
| A. | mendapat dana bagi hasil |
| B. | adanya Majelis Rakyat Papua |
| C. | gubernur ditetapkan bukan melalui pemilihan |
| D. | adanya partai politik lokal |
| E. | walikota dipilih oleh gubernur |
Pembahasan
Berdasarkan UU No 21 Tahun 2001, Papua mempunyai sebuah kekhususan, antara lain:
- Pengaturan kewenangan antara pemerintah RI dan pemerintah Papua dilakukan secara kekhususan.
- Pengakuan atas hak orang Papua secara strategis dan mendasar
- Perwujudan penyelenggaraan pemerintahannya memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan provinsi lain.
- Pembagian sebuah wewenang, tugas, serta tanggung jawab yang tegas dan jelas, antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan sebuah kewenangan tertentu.
Jadi, yang termasuk kekhususan Provinsi Papua adalah adanya Majelis Rakyat Papua (B).
Soal No. 10
| A. | Tarumanegara |
| B. | Kutai |
| C. | Sriwijaya |
| D. | Majapahit |
| E. | Holing |
Pembahasan
Pada zaman kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi negara. Bahkan pada masa kejayaannya, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pergaulan atau lingua franca di seluruh Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Kota Kapur yang berbahasa Melayu Kuno.
Jadi, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi negara pada masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya (C).
Simak Pembahasan Soal SKD CPNS 2019 Bagian 2 selengkapnya.
Dapatkan pembahasan soal dalam file pdf di sini.
Terimakasih
Semoga Bermanfaat